Serangan siber terhadap akun media sosial pegiat antikorupsi sulit ditandingi. Ini jadi kabar buruk bagi demokrasi. Terlebih serangan terjadi saat pegiat menggunakan haknya berpendapat terkait pemberantasan korupsi.

Peretasan akun media sosial milik pegiat antikorupsi masih terus terjadi. Diduga peretas menggunakan ”spyware” yang hanya bisa dibeli dengan perjanjian khusus. Sebab, akun yang diretas telah dilengkapi kode sandi.

Serangan siber terhadap pegiat antikorupsi bertentangan dengan semangat gerakan reformasi. Kemarin, genap 23 tahun gerakan reformasi berlalu, dan korupsi masih jadi tantangan besar.

Setelah pegiat antikorupsi, kini giliran pegawai KPK menjadi target sasaran serangan siber. Para korban punya kesamaan, yaitu sama-sama mengkritisi tes wawasan kebangsaan, syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor menilai dugaan peretasan di konferensi pers daring ICW merupakan kemunduran kebebasan berpendapat. Karena itu, penegak hukum didesak untuk mengusut tuntas aksi tersebut.