Peremajaan sawit terkendala regulasi, termasuk menyangkut status lahan, dan keterbatasan anggaran.

Laju peremajaan sawit rakyat menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Meski demikian, luas areal tanam baru peremajaan itu masih jauh dari target nasional sebesar 180.000 hektar per tahun.

Tiga sasaran utama pembenahan industri sawit bergulir pada tahun ini. Selama lebih kurang 16 bulan sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua, buah-buah pembenahan itu setidaknya bisa mulai dirasakan.

Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat menjadi program khusus Gapki. Hal itu mengingat produksi CPO dan PKO dalam empat tahun terakhir stagnan di tengah peningkatan konsumsi sawit untuk pangan dan energi.

Ketimpangan penggunaan dana BPDPKS perlu segera disikapi pemerintah. Jika produktivitas petani swadaya terus rendah, dalam jangka panjang itu akan menjadi bom waktu yang mempersulit pemenuhan kebutuhan sawit nasional.

Penggunaan dana perkebunan sawit untuk mendukung pengembangan bahan bakar nabati menciptakan ketidakadilan bagi petani pekebun sawit. Dalam hal ini, perusahaan sawitlah yang didukung, tetapi tidak untuk petani.

Tahun ini, Bappebti akan mulai mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara acuan harga CPO dunia. Adapun Kementerian Pertanian akan menggulirkan program kelapa sawit tumpang sari untuk mendorong peremajaan tanaman sawit.

Program peremajaan sawit rakyat (PSR) bertujuan meningkatkan produktivitas kelapa sawit sekaligus menjaga keseimbangan pangan dan energi. Namun, pelaksanaan program itu sangat lambat karena banyak kriteria yang rumit