Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
penyelenggara negara
Gratifikasi tidak dibatasi oleh barang tertentu dan tidak ada batasan nilai tertentu. Gratifikasi termasuk korupsi.
Bagikan
Gratifikasi dan Korupsi
Gratifikasi tidak dibatasi oleh barang tertentu dan tidak ada batasan nilai tertentu. Gratifikasi termasuk korupsi.
Opini
路
Sidang Perdana Kasus Asusila Ketua KPU di DKPP, Hasyim Hanya Tersenyum
Sidang perdana kasus pelanggaran etik Ketua KPU terhadap PPLN Belanda di DKPP, Rabu ini, dihadiri pelaku dan korban.
Politik & Hukum
路
KPK Rilis Survei Integritas Nasional, Nilainya Terus Merosot
Indeks SPI Nasional 2023 di angka 70,97, semakin jauh dari nilai indeks ideal dan terjaga SPI di angka 79,5.
Fotografi
路
KPK Menilai Kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana Terlalu Sedikit
KPK mengklarifikasi harta kekayaan yang dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana dan Bupati Bolaang Mongondow Utara Depri Pontoh. KPK menilai kekayaan yang dilaporkan Reihana terlalu sedikit.
Politik & Hukum
路
Ramadhan dan Kesalehan Negara
Ritual keagamaan selama Ramadhan semestinya menjadi nilai yang menjadi pemandu etik penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya semata-mata untuk kebaikan publik. Ini upaya konkret meneguhkan kesalehan negara.
Opini
路
Iklan
Kala Si Miskin Menyaksikan Ulah Pejabat Pajak
Keinginan agar pejabat yang korupsi ditindak tegas oleh KPK disampaikan ibu-ibu melalui aksi teatrikal mencuci baju. Mereka resah akan transaksi mencurigakan yang diduga terjadi di kalangan pejabat Kementerian Keuangan.
Politik & Hukum
路
Wapres Amin: Khusus Pejabat Publik, Pajak yang Disetorkan Harus Transparan
Wapres Amin menegaskan bahwa pajak yang disetorkan pejabat publik kepada negara harus memiliki transparansi dalam penggunaannya. Wapres pun meminta agar jajaran Ditjen Pajak bisa menjaga kepercayaan masyarakat.
Politik & Hukum
路
Kekayaan Pejabat Negara Tercatat Rp 609,35 Triliun
Akumulasi kekayaan penyelenggara negara di pusat dan daerah yang tercatat di LHKPN mencapai Rp 609,3 triliun. Namun, angka ini dinilai belum sepenuhnya sesuai realita.
Politik & Hukum
路
KPK Diharapkan Bergerak Cepat Telusuri TPPU di Kemenkeu
Ahli hukum dan aktivis anti-korupsi menilai laporan PPATK soal transaksi mencurigakan, salah satunya di kalangan pegawai Kemekeu, bisa langsung diproses penegak hukum. Caranya dengan menggunakan UU TPPU.
Politik & Hukum
路
Rafael Alun Trisambodo Miliki Enam Perusahaan, KPK Akan Minta Penjelasan
Selain memiliki enam perusahaan, Rafael Alun juga pernah mengakuisisi aset. KPK ingin mendapatkan gambaran dari mana Rafael memiliki dana untuk membeli aset tersebut.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan