Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
penolakan tes cepat
Mereka yang menolak tes cepat menjadikan trauma karantina Covid-19 sebagai alasan penolakan. KPUD masih memberi waktu hingga 4 Desember 2020.
Bagikan
Ratusan Anggota KPPS di Gunung Kidul Tolak Ikuti ”Rapid Test” Covid-19
Mereka yang menolak tes cepat menjadikan trauma karantina Covid-19 sebagai alasan penolakan. KPUD masih memberi waktu hingga 4 Desember 2020.
Nusantara
·
Tak Ada Niat Kami Menari di Atas Penderitaan Orang Lain
Penanganan pandemi Covid-19 di Sulawesi Selatan menghadapi batu sandungan. Tudingan ambil untung di tengah pandemi kini jadi taruhan kepercayaan pada pemerintah dan tenaga kesehatan. Edukasi dan transparansi jadi kunci.
Nusantara
·
Cegah Pengambilan Jenazah Terulang, Penjagaan Rumah Sakit Diperketat
Aparat kepolisian memperketat penjagaan di sejumlah rumah sakit yang menangani pasien dalam pengawasan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Nusantara
·
Warga Jabar Diimbau Tidak Takut Mengikuti Tes Masif
Warga Jawa Barat diimbau tidak takut mengikuti tes masif Covid-19. Tes dibutuhkan untuk mengetahui peta persebaran virus korona sehingga dapat mencegah penularannya.
Nusantara
·
Hadapi Puncak Pandemi, Sulsel Fokus Gencarkan Tes Cepat
Tes cepat massal akan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menangani pandemi Covid-19. Makin banyak kasus positif ditemukan, makin kecil kemungkinan penularan.
Nusantara
·
Iklan
Penolakan Warga Makassar Meluas, Tindakan Tegas Diperlukan
Aksi penolakan tenaga kesehatan dan tes cepat terus meluas di Makassar. Akademisi menilai hal ini sebagai buah kebijakan penanganan Covid-19 yang kurang tegas dan tidak transparan.
Nusantara
·
Iklan