Indonesia bersama Amerika Serikat memperkuat kerja sama untuk mendukung implementasi FoLU Net Sink 2030.

Perhutanan sosial telah merealisasikan capaian peningkatan hingga 752.041 hektar sepanjang 2023.

Pengembangan skema perhutanan sosial di berbagai wilayah belum optimal. Mekanisme pemberian izin perhutanan sosial tidak semudah yang dibayangkan.

Kebun sawit di Riau masih ditemukan beroperasi di dalam kawasan hutan. Ini menunjukkan praktik pengembangan kebun sawit selama ini di Riau dilakukan dengan cara menggunduli dan menduduki kawasan hutan.

Implementasi sistem verifikasi legalitas kayu di Papua yang berbasis masyarakat adat perlu segera dilakukan uji coba untuk kepentingan komersial. Selama ini, mereka kerap tidak mendapat hak atas wilayahnya.

Implementasi SVLK sulit diterapkan bila masyarakat adat belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Hal ini karena SVLK menekankan legalitas pengelolaan hutan.

Berdasarkan identifikasi KLHK, terdapat penggunaan kawasan hutan tanpa izin di Kalimantan Tengah seluas 750.000 hektar dan 1,4 juta di Riau. Penggunaan kawasan hutan tanpa izin ini mayoritas dilakukan oleh korporasi.

Setiap 7 Agustus sejak tahun 2020, lebih dari 100 organisasi berkolaborasi dan merayakan Hari Hutan Indonesia. Publik pun diajak untuk memiliki kesadaran dan berkomitmen penuh dalam upaya pelestarian hutan Indonesia.