Konvensi PBB ini dikhawatirkan menjadi alat untuk pengawasan publik secara global dan digunakan negara untuk menindas.

Dari perspektif DPD, rencana pembangunan lumbung pangan berkelanjutan harus kembali pada terwakilinya kepentingan daerah dalam agenda ini. Untuk menghindari simpang siur, perlu segera ada payung hukum dan sosialisasi.