BPOM memiliki keterbatasan sumber daya, khususnya terkait masalah hukum. Sementara itu, kejahatan di sektor pangan dan obat-obatan juga semakin bertambah.

Pengawasan obat dan makanan hal amat krusial dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat serta meningkatkan daya saing.

Penunjukan Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM menuai kontroversi setelah pencabutan gelar profesor oleh Kemendikbudristek.

Penguatan kelembagaan dalam pengawasan obat dan makanan amat penting untuk meningkatkan jaminan keamanan, mutu, dan manfaat dari produk yang beredar di masyarakat.

Pengawasan obat dan makanan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Penguatan pengawasan pun diperlukan, antara lain melalui undang-undang.

Berbagai kasus terkait keamanan obat dan makanan semakin mendesak adanya penguatan pada sistem pengawasan di masyarakat. Aturan terkait pun dibutuhkan untuk lebih menjamin keamanan obat dan makanan di masyarakat.

Pengawasan obat dan makanan semakin diperkuat untuk memastikan mutu dan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Untuk itu, penguatan fungsi BPOM diperlukan dari hulu sampai hilir.

Badan Pengawas Obat dan Makanan berencana membentuk Balai Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Utara.