Pada periode 22 Oktober hingga 22 November 2024, Polri mengungkap 397 kasus tindak pidana perdagangan orang berkedok penempatan pekerja migran.

Tata kelola data pekerja migran akhirnya terintegrasi. Hal itu merupakan salah satu langkah untuk melawan mafia dan sindikat penempatan ilegal.

Pekerja migran ilegal Indonesia rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Penanganannya di hulu penting dilakukan dengan mengatasi akar masalah yang membuat warga tergiur bekerja di luar negeri.

Permasalahan penempatan pekerja migran ilegal yang sarat dengan perdagangan orang terjadi setiap tahun. Praktik penempatan seperti ini berkembang selayaknya bisnis.