Komnas HAM berharap pemerintah lakukan penegakan hukum transparan terhadap penganiayaan warga sipil di Papua yang viral.

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti dugaan pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua. Di sisi lain, pemerintah menyayangkan pengabaian atas data dan informasi klarifikasi yang disampaikan perwakilan RI di Geneva, Swiss.

Pemerintah melanjutkan operasi penegakan hukum untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Namun, pendekatan keamanan yang diambil pemerintah tak akan bisa menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif.

Pergeseran paradigma yang ditawarkan Kepala Densus dalam menangani Jamaah Islamiyah akan menjadi harapan hampa jika justru para elite bangsa ini menjadi pengkhianat Pancasila nomor wahid yang terus melakukan KKN.