Partai Kedaulatan Rakyat dan Partai Bhinneka Indonesia menyusul dua partai politik lain yang laporan dugaan pelanggaran administratifnya diterima dan diputuskan oleh Bawaslu berlanjut ke sidang pemeriksaan.

Mayoritas publik akan melawan jika nama mereka dicatut sebagai pengurus ataupun anggota partai politik. Selain melaporkan pencatutan nama itu kepada KPU, sebagian publik memilih langsung melayangkan protes pada parpol.

Masih ada waktu hingga 14 Agustus bagi parpol yang ingin menjadi peserta Pemilu 2024 untuk menyerahkan semua persyaratan melalui Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol.