Pencabutan ini dinilai melecehkan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM selama rezim Soeharto.

Pencabutan Pergub Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pengelolaan TN Komodo oleh Pemrov NTT adalah bukti produk hukum itu lahir tanpa kajian dan analisis lapangan.

Bapemperda DPRD DKI Jakarta menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata ruang dan zonasi. Persetujuan akan segera dibawa ke rapim dewan untuk tindak lanjut.