Wacana revisi kepemiluan yang dilontarkan Ketua Komisi II DPR perlu diantisipasi jika ada kepentingan pragmatis elite.

Hingga Selasa ini, Menkeu, Jaksa Agung, dan Kapolri belum memberikan persetujuan draf naskah akademik RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana sehingga surat presiden belum dapat dikirim ke DPR.

MK memutuskan, mantan terpidana yang ingin menjadi calon anggota DPD harus lebih dulu melewati jangka lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi menjadi institusi yang inklusif dengan membuka ”legal standing” yang cukup lebar bagi warga negara. Namun, MK kini lebih memilih menahan diri, tidak melakukan terobosan hukum.