Negosiasi kredit karbon terkait Artikel 6 Kesepakatan Paris telah menghasilkan konsensus pada COP29 di Baku. 

Dampak pajak karbon terhadap penerimaan hanya Rp 37,62 triliun, sementara dampak menurunkan emisi bisa jauh lebih besar.

Penerapan pajak karbon di Indonesia menghadapi tantangan nyata. Salah satunya jadwal implementasi ditetapkan untuk 2025.

Impelementasi pajak karbon yang punya peran korektif dalam pengurangan emisi melengkapi upaya sektor industri yang saat ini berada dalam tahap transisi penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan.

Bagi pelaku bisnis ASEAN, yang paling penting dalam pembangunan ekonomi bukan ‘hijau’ saja, tetapi tidak boleh meninggalkan siapa pun. Pebisnis ASEAN juga perlu memastikan masyarakat dapat keluar dari kemiskinan

Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan. Ini dilakukan melalui tata kelola karbon dalam pasar yang sejalan dengan keputusan UNFCCC dan peraturan pemerintah.

Pasar karbon adalah alat untuk pencapaian target emisi dan pembangunan Indonesia yang rendah karbon. Indonesia harus mengikuti best practice dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat madani.

Rencana pemerintah meluncurkan bursa karbon pada September 2023 sangat rasional karena pentingnya perdagangan karbon offset secara lebih transparan, akuntabel, tidak mengabaikan Pasal 33 UUD 1945, dan bersifat inklusif.