Meski sudah disempurnakan, RKUHP dinilai masih memuat sejumlah pasal yang mengancam ruang kebebasan sipil. Semangat dekolonisasi yang melatarbelakangi disusunnya RKUHP pun dipertanyakan.

Hasil jajak pendapat ”Kompas pada akhir Juni 2022 didapati, mayoritas responden (89,3 persen) mengaku tidak tahu soal rencana pengesahan RKUHP. Pemerintah dan DPR tak hanya sosialisasi, tetapi juga harus libatkan publik.