Pemerintah Ubah Rumusan Pasal Penghinaan Presiden

KOMPAS/RIZA FATHONI

Mursida (kiri), ibu dari Muhammad Arsad, tersangka kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, bersalaman dengan Presiden di depan Kantor Presiden, Jakarta, didampingi suaminya, Syafrudin (kedua dari kiri), Sabtu (1/11/2014). Mursidah datang untuk meminta maaf kepada Presiden Jokowi yang didampingi istrinya, Iriana Jokowi (kanan). Arsad ditahan sejak 23 Oktober lalu karena menyebarkan gambar parodi Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sedang beradegan asusila.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengubah rumusan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan rumusan yang baru, pemerintah menjamin pasal tak akan menjadi pasal karet yang bisa memidanakan pengkritik kebijakan presiden-wakil presiden.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Enny Nurbaningsih memaparkan rumusan itu saat rapat dengan Tim Perumus RKUHP DPR di Jakarta, Rabu (30/5/2018).