Pandemi Covid-19 bisa menjadi ganjalan dalam upaya penguatan demokrasi yang menjadi salah satu amanat reformasi. Apalagi dalam beberapa tahun belakangan, kemunduran demokrasi di Tanah Air dinilai menguat.

Dalam rapat paripurna, DPR menyetujui Perppu No 1/2020 ditetapkan menjadi undang-undang. Persetujuan diwarnai penolakan dari Fraksi PKS yang menilai ada sejumlah norma di perppu yang melanggar konstitusi.

Pasal 27 Perppu No 1/2020, yang saat ini tengah diuji konstitusionalitasnya ke MK, disebut pemerintah bukan merupakan pasal imunitas bagi pelaksana anggaran penanganan Covid-19. Setiap penyelewengan bisa diproses hukum.

Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan pro-kontra. Pasal di perppu ini juga diuji di Mahkamah Konstitusi. Seperti apa persoalannya?