Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
pasal bermasalah rkuhp
Mahasiswa menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekpresi warga negara.
Bagikan
Mahasiswa Kritisi Pasal RKUHP Bermasalah
Mahasiswa menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekpresi warga negara.
Fotografi
路
Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan RKUHP di DPR
Kalangan masyarakat sipil mengungkap masih banyak persoalan krusial dalam RKUHP yang belum diperbaiki pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi publik harus dibuka di DPR sebelum RKUHP disahkan.
Politik & Hukum
路
Pasal Penghinaan Lembaga Negara Tak Mengekang Demokrasi
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meyakinkan keberadaan pasal penghinaan lembaga negara di RKUHP tak akan mengekang hak berdemokrasi. Karena itu, ia meminta tak ada reaksi berlebihan terhadap keberadaan pasal itu.
Politik & Hukum
路
Ancam Pekerjaan, Tukang Gigi Minta Pasal RKUHP Dicabut
Tukang gigi di Jawa Barat menuntut Pasal 276 ayat 2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dicabut. Pasal itu dinilai mengancam pekerjaan mereka.
Nusantara
路
Pengesahan RKUHP Dipaksakan, Masyarakat Sipil Bakal Gugat ke Mahkamah Konstitusi
Aliansi Nasional Reformasi KUHP memperoleh informasi pemerintah dan DPR diam-diam membahas RKUHP, akhir pekan lalu. Rapat pun digelar tertutup. Hasil rapat, pembahasan RKUHP dinyatakan telah tuntas. DPR membenarkan ini.
Politik & Hukum
路
Iklan
