Menyerap aspirasi publik dalam pembahasan RUU menjadi bagian krusial untuk membuktikan partisipasi bermakna masyarakat.

Hingga kini belum ada kepastian bahwa setiap masukan publik akan dibahas oleh pemerintah dan DPR pada pembahasan RKUHP. Sebab, pemerintah dan DPR yang akan menilai urgensi dan rasionalitas masukan tersebut.

Dewan Pers meminta pemerintah membuka kembali ruang partisipasi publik yang bermakna dan seluas-luasnya. "Carry over" atau lungsuran jangan dipakai sebagai alasan pembenaran.