Saat Tafsir Partisipasi Publik Bermakna Mengundang Tanya

MK sudah secara jelas merumuskan partisipasi masyarakat yang bermakna. Namun, pertanyaan demi pertanyaan terkait hal itu tetap muncul di forum konferensi APHTN-HAN di Bali.

Selama pandemi Covid-19, cukup banyak undang-undang diuji ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap pembentukannya tidak sesuai dengan kaidah yang baik. Salah satunya soal minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, MK pun mengamininya. MK menekankan soal pentingnya keterpenuhan syarat partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan UU. Isu ini juga sempat menjadi bahasan hangat dalam forum konferensi nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang berlangsung di Bali 19-21 Mei 2022 lalu.