DPR dan pemerintah memulai pembahasan RUU TPKS dengan merundingkan daftar inventarisasi masalah satu per satu. Kedua pihak berharap pembahasan berjalan lancar sesuai jadwal.

Pembiaran terhadap tindak pidana kekerasan seksual memengaruhi kualitas demokrasi. Sejumlah fakta, termasuk tertundanya persetujuan RUU TPKS, menggambarkan negara gagal menciptakan ruang aman bagi warganya.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR. Padahal, kebutuhannya kian mendesak.