Dalam pembahasan revisi UU ASN, DPR mengusulkan tenggat penuntasan tenaga honorer mundur sekitar setahun jadi Desember 2024. Sebelum itu, pemerintah diberi waktu memvalidasi data tenaga honorer.

Usulan redefinisi peran KASN seperti disampaikan Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo harus disertai penguatan kewenangan. Komisi II DPR akan mengkaji lebih dalam usulan itu.