Terjadi anomali dalam demokrasi Indonesia akibat sikap abai para politisi terhadap janji kampanye mereka.

Meningkatnya warga sipil yang jadi korban menunjukkan perlindungan terhadap warga sipil belum dijalankan efektif dalam strategi keamanan di Papua. Perlindungan warga sipil perlu diupayakan dari hulu sampai hilir.

Menguatnya politik identitas dalam konteks DOB di Papua merupakan keniscayaan. Meskipun demikian, proses ”pengawalan” terhadap manifestasi politik identitas di era DOB ini tetap perlu dilakukan untuk menghindari konflik.

Selama tujuh tahun terakhir, konflik di Papua memakan korban 503 orang, terdiri warga sipil, anggota TPNPB, dan aparat keamanan. Penting di sini, mengapa TNI/Polri gagal melindungi masyarakat sipil di tengah konflik?