Sudah 19 tahun berlalu, Indonesia belum juga menuntaskan kasus Munir. Sudah semestinya para kandidat dalam Pemilu 2024 dapat menawarkan solusi nyata untuk menuntaskan kasus kejahatan kemanusiaan masa lalu.

Kekerasan di Papua memiliki dimensi politik, tak akan hilang selama orang Papua dianggap penghalang pada akses SDA Papua. Upaya dialog Jeda Kemanusiaan Bersama perlu ditindaklanjuti sebagai proses penyelesaian masalah.

Kondisi hak asasi manusia di Papua memasuki situasi eksepsional dan sudah sangat mengkhawatirkan. Ada gejala eskalasi konflik bersenjata yang serius. Pemerintah perlu mengagendakan penyelesaian damai atas konflik Papua.

Negara tetap wajib mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, terlebih pada peristiwa yang belum pernah dibawa ke pengadilan. Kewajiban negara untuk mencari bukti terletak di Jaksa Agung dan justru itu yang belum dilakukan.

Pemberian material oleh pemerintah kepada keluarga korban Tragedi Trisakti dapat menjadi sebuah pengakuan politik atas kejahatan yang dialami sanak keluarga mereka. Namun ini tak membatasi pencarian keadilan bagi korban.

Laporan HAM Amerika hendaknya tidak direspons secara defensif. Pemerintah seharusnya mau mendengar dan membuktikan jika laporan itu tidak benar.

Agar pemerintah dapat melaksanakan kebijakan yang terhindar dari pelanggaran HAM, baik di Wadas maupun tempat lain, pemerintah harus mengembangkan kebijakan berbasis resolusi konflik berperi-kemanusiaan.

Reformasi bagi Adi Andojo bukan hanya untuk kekuasaan politik negara, melainkan juga segala bidang, termasuk kampus.