Resolusi Konflik Berperikemanusiaan
Agar pemerintah dapat melaksanakan kebijakan yang terhindar dari pelanggaran HAM, baik di Wadas maupun tempat lain, pemerintah harus mengembangkan kebijakan berbasis resolusi konflik berperi-kemanusiaan.
-
Negara perlu sebuah resolusi konflik berperikemanusiaan untuk mengakhiri konflik sumber daya alam. Menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan asas-asas negara hukum. Tanpa itu, yang terjadi adalah pemaksaan kebijakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.
Resolusi konflik berperikemanusiaan artinya upaya penyelesaian terbaik dalam mengakhiri sengketa para pihak, berdasarkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sengketa di sini adalah konflik vertikal antara negara--pemerintah pusat dan daerah yang hendak menambang kekayaan alam sebuah wilayah—melawan warga setempat yang menolaknya.