KPPS merupakan serdadu demokrasi elektoral. Dengan tugas dan tanggung jawabnya, KPPS bisa menjaga martabat pemilu.

Politik narasi ”Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi” masih cenderung melakukan ”seleksi borjuis” tentang mana yang dipertahankan sebagai ingatan dan mana yang harus dilupakan. Era Jokowi harus melepas belenggu itu.

Isu politik identitas di India pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Menurut Bawaslu, tren penggunaan politik identitas tetap terbuka pada Pemilu 2024. Jangan anggap enteng, jika tereskalasi akan sulit dihentikan.

Pemikiran-pemikiran Soedjatmoko tertuang dalam tak kurang 300 artikel dan paper, salah satunya pemikiran agama. Baginya, agama harus mengambil peran dalam perdamaian, pengentasan kemiskinan, dan perubahan sosial.

Munculnya kasus pelecehan seksual di sejumlah pesantren menunjukkan fenomena gunung es. Kasus MSAT bukti bagaimana relasi kuasa, baik dari posisi pesantren sebagai salah satu poros kekuasaan keagamaan di masyarakat.

Di Indonesia masih ada 13.343 pengungsi dari 20 negara yang kurang 60 persennya bisa difasilitasi organisasi migrasi internasional. Meski hanya jadi transit, Indonesia punya tanggung jawab menyelesaikan masalah ini.

Semangat perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh harus menjadi komitmen untuk memperkuat sisi perdamaian dalam konteks tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek poskolonial, Islam Nusantara adalah cara menghadirkan Islam dalam gambaran lebih toleran, kultural, beragam, dan etnografis. Ini berbeda dengan semangat Islam rezimis yang muncul pada akhir Orde Baru.