Kompas.id

opini sahel muzzammil

Menghentikan politisasi atas pengadilan adalah tugas pertama negara saat ini dalam rangka memulihkan marwah pengadilan. Dan, pengadilan, terutama hakim, adalah yang paling bertanggung jawab atas marwah kelembagaannya.

Bagikan

Bersama Jaga Marwah Pengadilan

Menghentikan politisasi atas pengadilan adalah tugas pertama negara saat ini dalam rangka memulihkan marwah pengadilan. Dan, pengadilan, terutama hakim, adalah yang paling bertanggung jawab atas marwah kelembagaannya.

Katakan Bahwa Oposisi Diperlukan

Ketiadaan oposisi memperhadapkan pemerintah dan masyarakat secara diametral. Suara berbeda yang seharusnya diartikulasikan oleh kelompok oposisi di parlemen justru diartikulasikan oleh massa di medsos dan di jalanan.

Pencalonan Menteri dan Pemilu yang Jurdil

Larangan bagi menteri untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden tanpa mengundurkan diri seharusnya dianggap standar yang tidak bisa ditawar demi mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Menyemarakkan Politik Akal

Keterlibatan perguruan tinggi di masa kampanye sangat penting. Ini sebagai langkah menyemarakkan politik akal. Politik gagasan atau politik akal lebih mungkin lahir dari perguruan tinggi ketimbang dari tempat lain.

Amatir Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Pengangkatan penjabat kepala daerah telah mengangkangi sejumlah aturan dan putusan pengadilan yang seharusnya dijadikan pedoman. Pengabaian aturan merupakan satu bentuk kesewenang-wenangan.

Iklan

Mendorong Transparansi Keuangan Partai Politik

Ketika pintu legislasi telah tertutup, pintu masuk untuk mendorong transparansi keuangan partai adalah diskresi. Kunci untuk membuka pintu ini adalah keberanian/progresivitas penyelenggara pemilu.

Artikel Opini ·

Fiksi ”Presidential Threshold”

Presidential threshold dipercaya mampu memperkuat sistem presidensial. Di Indonesia sejatinya tidak demikian karena UUD NRI 1945 telah merajut keseimbangan eksekutif dan legislatif dengan cara lebih dalam.

Artikel Opini ·

Iklan