Upaya pengendalian polusi perlu menerapkan mekanisme kompensasi populasi rentan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Ini akan membentuk kebijakan yang holistik dan berkelanjutan.

Sebelum meratifikasi kesepakatan subsidi perikanan WTO diperlukan strategi yang bijaksana untuk menyeimbangkan kepentingan lokal, global, dan kelestarian sumber daya laut.

Isu krusial yang masih jadi perdebatan publik adalah soal penghapusan persyaratan anggaran minimal di UU Kesehatan. Sejumlah pihak menolak lantaran dinilai bertentangan dengan upaya penguatan sistem kesehatan nasional.

Penting untuk mempertimbangkan konteks lokal dan melibatkan nelayan serta masyarakat lokal dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan adil untuk mengatasi ancaman krisis pangan laut kita.