Perjuangan melawan ”presidential threshold” sering kali kandas karena masyarakat sipil tidak bisa sukses melewati uji kedudukan hukum. Pemberian kedudukan hukum kepada masyarakat sipil seharusnya dapat dijustifikasi.

Relasi dekat hakim konstitusi bisa menjadi celah masalah yang disebut ”court packing”, yang akan berimbas terhadap kesetiaan badan peradilan pada UUD 1945. Pada masa mendatang, ini bisa menurunkan kualitas demokrasi.

Vonis inkonstitusional bersyarat yang memperbolehkan UU Cipta Kerja berlaku selama dua tahun sampai ada perubahan dan disahkan menunjukkan Mahkamah Konstitusi belum berani memaksimalkan penggunaan yudisialisasi politik.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, penting mengakomodasi suara daerah secara lebih maksimal dan efektif. Maka dari itu, perluasan kewenangan DPD diperlukan.