Kompas.id

opini agus riewanto

Pernyataan seorang pakah HTN tentang putusan MK berkonsekuensi politik-hukum yang tidak sederhana. Pernyataan itu memberi kesan seakan-akan putusan MK dapat dipesan sesuai kehendak kelompok kepentingan tertentu.

Bagikan

Merendahkan Martabat MK

Pernyataan seorang pakah HTN tentang putusan MK berkonsekuensi politik-hukum yang tidak sederhana. Pernyataan itu memberi kesan seakan-akan putusan MK dapat dipesan sesuai kehendak kelompok kepentingan tertentu.

Menanti Putusan MK dan Sistem Pemilu Hibrida

Menyimak persidangan di MK yang telah menghadirkan para pihak tampaknya akan menyulitkan bagi hakim MK untuk membuat putusan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan dan sesuai kehendak konstitusi.

Keserentakan Pilkada dan Agenda Kenegaraan

Memajukan pilkada serentak 2024 dari semula November menjadi September 2024 yang diwacanakan Ketua KPU relevan untuk memuluskan stabilitas demokrasi nasional dan daerah.

Hukum Penundaan Pemilu

Pemilu merupakan agenda kenegaraan yang fundamental. Maka, wacana penundaan pemilu sebaiknya diposisikan dari perspektif hukum ketatanegaraan sehingga penolakan dan kesepakatan atas wacana ini berkepastian hukum.

Artikel Opini ·

”Juristocracy”

MK sebagai cabang kekuasaan peradilan yang dipisahkan dari Mahkamah Agung di banyak negara demokrasi baru, termasuk Indonesia sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, adalah dalam rangka kepentingan ”juristocracy”.

Iklan