Bawaslu telah mengirimkan surat kepada TNI-Polri sebagai tindak lanjut putusan MK terbaru soal netralitas di pilkada.

Salah satu yang juga ditekankan oleh Presiden kepada KSAD yang baru, Jenderal Maruli Simanjuntak, adalah soal netralitas TNI di Pemilu 2024.

Pemilu 2024 sebentar lagi menjelang. Sebanyak 204 juta lebih warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap memiliki hak menentukan kepemimpinan nasional dalam lima tahun ke depan.

Selain terus menyuarakan netralitas ASN, TNI, dan Polri, Wapres Amin juga meminta Bawaslu mengawasi ketat dan memproses laporan seputar ketidaknetralan yang diadukan masyarakat.

Potensi ketidaknetralan aparat keamanan dalam Pemilu mesti diawasi dan dicegah, baik secara internal maupun oleh Bawaslu dan publik.

Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri terlibat dalam dukung-mendukung, bahkan masuk dalam struktur tim pemenangan bakal capres-cawapres.

MK memutus melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah. Namun, Kemendagri berpadangan siapa pun yang menjabat pimpinan tinggi pratama dan madya bisa ditunjuk, termasuk anggota TNI/Polri.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengingatkan, selama ini sudah terbentuk kesadaran internal dari TNI dan Polri untuk menjauhi politik praktis. Maka itu, militer jangan digoda menjadi penjabat kepala daerah.