Pemerintah Diminta Tak Buka Kotak Pandora Pelibatan Militer ke Ranah Sipil
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengingatkan, selama ini sudah terbentuk kesadaran internal dari TNI dan Polri untuk menjauhi politik praktis. Maka itu, militer jangan digoda menjadi penjabat kepala daerah.
Empat bupati dan satu wali kota terpilih beserta wakilnya berjalan menuju ruang pelantikan di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (26/2/2021).
JAKARTA, KOMPAS —Wacana pengisian jabatan penjabat kepala daerah dari TNI/Polri dinilai akan membuka kotak pandora masuknya kembali militer ke ranah sipil. Hal ini dikhawatirkan bisa menjadi langkah mundur demokrasi yang diperjuangkan sejak era reformasi. Pemerintah diminta mempertimbangkan opsi lain, seperti normalisasi jadwal pilkada atau menunjuk penjabat dari aparatur sipil negara.
Pendapat itu mengemuka dalam diskusi ”Polemik Wacana Penjabat Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif ke Depan, Apa Konsekuensinya?”, yang berlangsung daring, Selasa (12/10/2021). Dalam diskusi itu, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa wacana pengisian jabatan penjabat kepala daerah oleh TNI/Polri bisa membuka kotak pandora tabu era reformasi dan membawa dampak yang lebih berat.