Bengkulu menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi kedua di Sumatera setelah Aceh. Kemiskinan yang semestinya bisa diatasi dengan memanfaatkan potensi perikanan di Bengkulu.

Nelayan menghadapi polemik terkait kebijakan baru pengenaan tarif PNBP dan rencana memberikan kuota wilayah tangkap di laut. Publik berdiri bersama nelayan, berharap pemerintah lebih berpihak bagi nelayan kecil.

Upaya menggali potensi kekayaan laut Nusantara sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Ragam kebijakan yang dijalankan ini juga bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan nelayan yang masih terpinggirkan.

Sedikit terlepas dari jaring pandemi Covid-19 tidak membuat nelayan di Indonesia segera menuai kesejahteraan. Sejumlah persoalan baru terus bergantian mengimpit nasib nelayan.

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penangkapan terukur menuai pro dan kontra. Biarlah waktu yang membuktikan, untuk siapa kebijakan itu didesain.

Banyak nelayan miskin di zona penangkapan terukur. KKP janji akan beri bantuan.