Dengan jumlah kapal yang minim dan sebagian sudah termakan usia, Pelni melayani wilayah Indonesia yang luas. Presiden Probowo Subianto diminta mempercepat pengadaan kapal baru.

Presiden Jokowi pernah menjanjikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ironisnya, jumlah kapal laut ternyata kurang.

Kebijakan ekspor pasir laut dijustifikasikan dengan argumentasi yang lemah, yaitu untuk menyehatkan kembali laut kita. Secara ilmiah argumentasi ini sangat irasional karena dampak kebijakan itu bisa sebaliknya, tragedi.

Membangun Indonesia dengan pendekatan ”blue economy” harus diawali dengan upaya pengurangan sindrom yang terjadi. Jangan sampai kita mengklaim berhasil tetapi kemiskinan masih membersamai nelayan dan masyarakat pesisir.

Secara geopolitis, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara maritim. Strategi untuk menempatkan Angkatan Laut sebagai tulang punggung TNI merupakan suatu keharusan mutlak; baru setelah itu AD dan AU.

Dua masalah yang mengemuka pada awal tahun 2020 membutuhkan pemikiran lebih dalam  tentang desain pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan.