Kemendagri masih mempelajari putusan MK yang membatalkan pemotongan masa jabatan 48 kepala daerah. Pengamat otonomi daerah berkata, putusan itu seharusnya langsung bisa dieksekusi.

Dengan dikeluarkannya dua keppres tersebut, masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang semula akan berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.

Kekuasaan harus dibatasi. Bukan malah mengakali aturan agar bisa berkuasa dengan beragam cara. Sayangnya, politisi di sebagian negara melakukan sebaliknya demi tetap berkuasa.

Revisi keempat UU MK perlu mengikuti Putusan MK No 81, yakni apabila ada perubahan masa jabatan atau syarat usia maka berlaku untuk hakim baru yang dipilih berdasar UU baru. Jika tidak, abaikan asas keadilan.

Pimpinan KPK periode ini diduga kerap melanggar kode etik, seperti membocorkan dokumen penyidikan dan penggunaan helikopter. Dengan masa jabatan mereka diperpanjang sesuai putusan MK, masyarakat perlu awasi kinerjanya.

Elite politik Indonesia saat ini belum berubah sejak reformasi 25 tahun lalu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih bertugas hingga masa jabatannya berakhir. Anies masih punya waktu lebih kurang 30 hari untuk menyelesaikan tugas sebagai gubernur DKI.

Amendemen konstitusi idealnya dilakukan saat politik stabil dan kepercayaan masyarakat tinggi. Hal itu tak terjadi saat ini. Jika dilakukan juga, amendemen bisa membuka kotak pandora perpanjangan masa jabatan presiden.