Kompas.id

majelis permusyawaratan rakyat

Gagasan MPR sebagai lembaga tertinggi negara memperlihatkan bahwa politisi Indonesia tidak mampu membaca kemajuan politik, demokrasi, dan dinamika global.

Bagikan

Tirani Lebih Mudah Berkuasa jika MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Gagasan MPR sebagai lembaga tertinggi negara memperlihatkan bahwa politisi Indonesia tidak mampu membaca kemajuan politik, demokrasi, dan dinamika global.

Politik & Hukum ·

Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat

Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dinilai dapat menjadi solusi menghindari penyelewengan dana desa. Karena itu, tugas pengawasan BPD harus diperkuat.

Politik & Hukum ·

Spirit KAA dari Bandung untuk Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia

Konferensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang melanda kemanusiaan dalam dinamika global. Forum ini dibentuk inklusif sehingga bisa diikuti negara lainnya.

Kaji Payung Hukum PPHN, MPR Bentuk Panitia ”Ad Hoc”

Panitia ”ad hoc” akan menindaklanjuti hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR untuk mencari payung hukum PPHN. Penetapan pembentukan panitia ”ad hoc” akan diputuskan dalam Sidang Paripurna MPR, awal September mendatang.

Politik & Hukum ·

Eddy Suparno Disebut Bakal Gantikan Zulkifli Hasan Sebagai Wakil Ketua MPR

Menyusul pelantikan Ketua Umum PAN, yang juga Wakiil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, sebagai Mendag, Sekjen PAN Eddy Suparno disebut-sebut sebagai pengganti Zulkifli Hasan.

Politik & Hukum ·

Iklan

Fraksi PDI-P di MPR Mengusulkan agar Amendemen Ditunda

Fraksi PDI-P di MPR memandang agenda yang dibahas MPR saat ini adalah amendemen terbatas UUD 1945. Tujuannya untuk menghadirkan kembali wewenang MPR menetapkan PPHN, atau di masa lalu disebut GBHN.

Politik & Hukum ·

Pancasila dan Sepeda Kuning Bambang Soesatyo

Ketua MPR Bambang Soesatyo punya cara berbeda untuk menyosialisasikan program empat pilar MPR. Dengan rutin bagi-bagi hadiah, seperti sepeda berwarna kuning, dan melibatkan artis-artis terkemuka. Apakah efektif?

Politik & Hukum ·

Darurat atas Darurat Pancasila

Memilih MPR langsung oleh rakyat adalah manifestasi hak demokratis, tetapi memilih presiden langsung justru mengkhianati prinsip permusyawaratan dan perwakilan.

Bu Tejo, Medsos, dan Empat Pilar MPR

Tak hanya untuk bersenang-senang, medsos bisa digunakan untuk sosialisasi dan diseminasi informasi. Pembuat kebijakan pun meliriknya, termasuk menggunakan jasa ”influencer” yang efektivitasnya perlu dikaji kembali.

Politik & Hukum ·

Menghidupkan Utusan Golongan, dari Korporatis ke Inklusif

Saat Orde Baru, utusan golongan dimanipulasi sebagai instrumen pengumpul suara dalam pemilu, memberi legitimasi ”demokratis”, dan melanggengkan kekuasaan. Kini, muncul wacana menghidupkan kembali utusan golongan di MPR.

Iklan