Sulit bagi orang muda pada umumnya untuk jadi anggota dewan. Namun, itu tak berlaku bagi yg memiliki keluarga politisi.

Agenda sidang antara lain penetapan putusan terkait perubahan tata tertib MPR dan rekomendasi MPR.

Gagasan MPR sebagai lembaga tertinggi negara memperlihatkan bahwa politisi Indonesia tidak mampu membaca kemajuan politik, demokrasi, dan dinamika global.

Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dinilai dapat menjadi solusi menghindari penyelewengan dana desa. Karena itu, tugas pengawasan BPD harus diperkuat.

Panitia ”ad hoc” akan menindaklanjuti hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR untuk mencari payung hukum PPHN. Penetapan pembentukan panitia ”ad hoc” akan diputuskan dalam Sidang Paripurna MPR, awal September mendatang.

Menyusul pelantikan Ketua Umum PAN, yang juga Wakiil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, sebagai Mendag, Sekjen PAN Eddy Suparno disebut-sebut sebagai pengganti Zulkifli Hasan.

Fraksi PDI-P di MPR memandang agenda yang dibahas MPR saat ini adalah amendemen terbatas UUD 1945. Tujuannya untuk menghadirkan kembali wewenang MPR menetapkan PPHN, atau di masa lalu disebut GBHN.

Ketua MPR Bambang Soesatyo punya cara berbeda untuk menyosialisasikan program empat pilar MPR. Dengan rutin bagi-bagi hadiah, seperti sepeda berwarna kuning, dan melibatkan artis-artis terkemuka. Apakah efektif?