Darurat atas Darurat Pancasila

Memilih MPR langsung oleh rakyat adalah manifestasi hak demokratis, tetapi memilih presiden langsung justru mengkhianati prinsip permusyawaratan dan perwakilan.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Warga melintas di mural lambang negara Garuda dan tulisan Pancasila di daerah Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (2/2/2020).

Pandangan Franz Magnis-Suseno di dalam tulisannya, ”Keluar dari Darurat Pancasila” (Kompas, 25/9/ 2020), menanggapi tulisan saya, ”Darurat Pancasila” (7/9/2020), menunjukkan sisi persamaan sekaligus perbedaan.

Bahwa ”kehidupan sosial politik kian keras, sangar, bengis, vulgar, kriminal dan korup; bahwa demokrasi kita jauh dari memuaskan; bahwa partai-partai politik tidak bermutu; bahwa DPRD-DPRD dan bahkan DPR dipandang sebagai rawan korupsi”—kita sepenuhnya sepakat. Akan tetapi, dalam memaknai apa itu ”darurat Pancasila” terbentang ruang perbedaan cukup tajam sehingga tawaran jalan keluar juga berbeda jauh.