Kompas.id

mahkamah konsitusi

Meski Indonesia menganut demokrasi perwakilan, tetap berlaku ”vox populi, vox Dei”, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Bagikan

”Plot Twist” Menjelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah yang Menguras Emosi

Meski Indonesia menganut demokrasi perwakilan, tetap berlaku ”vox populi, vox Dei”, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Politik & Hukum ·

Pembahasan Belum Tuntas, Sudah Beredar Undangan Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada Besok

Revisi UU Pilkada betul-betul kilat. Bahkan saat revisi belum kelar, sudah beredar undangan paripurna pengesahan revisi.

Politik & Hukum ·

Sengketa Pileg yang Dikabulkan Naik Lebih dari Tiga Kali Lipat

Dari 299 perkara yang diregistrasi, 44 perkara yang terdiri 38 dikabulkan sebagian, dan 6 lainnya dikabulkan.

Politik & Hukum ·

Harapan Wapres di Putusan MK: Pemerintah Tidak Boleh Intervensi

Wapres Ma’ruf Amin menaruh harapan besar pada putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Apa harapannya?

Politik & Hukum ·

Anak-anak Advokat Kondang di Sengketa Pilpres, Bukan ”Kaleng-kaleng”

Anak-anak advokat kondang di panggung sengketa pilpres disebut bukanlah advokat kemarin sore. Siapa sajakah mereka?

Politik & Hukum ·

Iklan

Dalami Penggunaan Bansos, MK Pertimbangkan Permohonan Hadirkan Sri Mulyani hingga Airlangga

Keterangan sejumlah menteri dinilai diperlukan untuk jelaskan soal bansos yang dibagikan saat tahapan pemilu berjalan.

Politik & Hukum ·

Disebut ”Abuse of Power”, Presiden Enggan Menanggapi

Istilah ”abuse of power” terkoordinasi muncul. Presiden Jokowi pun menolak berkomentar.

Politik & Hukum ·

Golkar Terbanyak Ajukan Sengketa, Papua Tengah Paling Banyak Dipersoalkan

Olah data Perludem, Golkar jadi partai terbanyak ajukan sengketa pemilu. Papua Tengah jadi peringkat pertama daerah.

Politik & Hukum ·

Ajukan Gugatan ke MK, PPP Menolak Terdegradasi dari Senayan

Menggugat ke MK menjadi satu-satunya jalan bagi PPP agar tidak terlempar dari parlemen.

Politik & Hukum ·

MK Tolak Gugatan Syarat Capres-Cawapres

MK menolak gugatan nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait syarat capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana.

Iklan