Kritik dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP disebut mengacu pada draf RKUHP yang lama. Dalam draf RKUHP terbaru, mayoritas kritik diklaim telah dijawab.

Meski pemerintah sudah mengirim surat presiden revisi UU ITE, DPR belum membahasnya. DPR pun didesak untuk segera merevisi UU No 19/2016 tentang Perubahan UU ITE karena pidana pencemaran nama baik kini semakin masif.