Masalah cuaca dan akses di sejumlah daerah di Maluku membuat para petugas pengantar berjuang ekstra untuk mengantar logistik tepat waktu.

Penetapan DPT menjadi isu paling rawan di Maluku. Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah perlu terus mutakhirkan data.

Untuk menghindari praktik kecurangan, masyarakat perlu ikut memantau penghitungan suara di TPS.

Optimalisasi pengawasan lewat kerja sama dengan komunitas menjadi upaya memastikan Pemilu 2024 di wilayah Maluku berjalan aman.

Distribusi logistik untuk pilkada pada empat kabupaten di Maluku segera dimulai. Distribusi menggunakan perahu motor ke pulau-pulau terjauh menjadi tantangan tersendiri.

Partai Golkar di Maluku untuk pertama kalinya gagal meraih kursi di DPR. Ini dinilai sebagai pukulan telak bagi partai tersebut di Maluku. Golkar pun menyerukan evaluasi.

Hingga Minggu (19/5/2019) malam, rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum tingkat Provinsi Maluku belum dijuga rampung. Rekapitulasi masih menyisakan Kabupaten Seram Bagian Timur yang baru dimulai Senin (20/5/2019) dini hari. Belum ada kepastian penyelesaian rekapitulasi dimaksud mengingat dinamika rapat masih diwarnai perdebatan yang memakan waktu lama.

Enam hari menjelang pemilihan umum 17 April, sebanyak 3,4 persen atau 217.442 lembar surat suara untuk Provinsi Maluku masih dicetak di Makassar, Sulawesi Selatan. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum Maluku menjamin tidak terjadi keterlambatan dalam pendistribusian logistik