Dalam kurun 15 tahun terakhir, KPK mencatat ada sembilan kepala daerah di wilayah Papua yang diamankan lembaga antirasuah tersebut.

Langkah KPK berantas korupsi tunjukkan keragu-raguan, baik pada kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe maupun eks KSAU Agus Supriatna. Kewenangan upaya paksa yang dimiliki pun tak juga digunakan.

Penyalahgunaan anggaran pembangunan infrastruktur jalan kembali terjadi di Papua. Penyidik Kejari Jayapura menemukan kerugian negara Rp 3,8 miliar akibat proyek fiktif pembangunan jalan di Kabupaten Mamberamo Raya.

Pemerintah menggelontorkan dana Rp 1.000,7 triliun untuk Papua dan hasilnya kondisi warga Papua tidak banyak berubah. Praktik korupsi menjadi penyebabnya.