Kontras menyebut, kecenderungan melanggengkan pelanggaran HAM akan berlanjut, berisiko mengalami stagnasi, kemunduran.

Berulangnya penembakan oleh oknum polisi tidak disertai penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Evaluasi kewenangan dan reformasi Polri diperlukan segera.

Kontras mencatat 45 peristiwa penghilangan nyawa akibat ”extrajudicial killing” serta berbagai pelanggaran lainnya, termasuk terkait Proyek Strategis Nasional.

Kontras menduga pencabutan nama Soeharto dari Tap MPR agar eks Presiden itu bisa memperoleh gelar pahlawan nasional.

Banyak generasi muda kehilangan memori pelanggaran HAM masa lalu. Para seniman mengingatkan lewat beragam karya.

Koalisi masyarakat sipil mendesak dibatalkannya revisi UU karena dianggap menghambat reformasi di tubuh TNI-Polri.

Masa kerja Tim PPHAM habis pada Desember 2023. Padahal, pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat belum terpenuhi.

Pemerintah memberikan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi korban.