Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Kontras
Putusan tidak bisa diterima akal. Pelaku lapangan telah dihukum, aktor intelektual dan pemilik kerangkeng malah bebas.
Bagikan
Lukai Rasa Keadilan, Vonis Bebas Bekas Bupati Langkat Disesalkan Komnas HAM, LPSK, dan Kontras
Putusan tidak bisa diterima akal. Pelaku lapangan telah dihukum, aktor intelektual dan pemilik kerangkeng malah bebas.
Nusantara
路
Seni Melawan Lupa Kasus Penghilangan Paksa
Banyak generasi muda kehilangan memori pelanggaran HAM masa lalu. Para seniman mengingatkan lewat beragam karya.
Humaniora
路
Enam Substansi yang Mengancam Demokrasi jika UU TNI-Polri Direvisi
Koalisi masyarakat sipil mendesak dibatalkannya revisi UU karena dianggap menghambat reformasi di tubuh TNI-Polri.
Video
路
Belum Perpanjang Masa Kerja Tim PPHAM, Komitmen Pemerintah Dipertanyakan
Masa kerja Tim PPHAM habis pada Desember 2023. Padahal, pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat belum terpenuhi.
Politik & Hukum
路
Pemerintah Beri Perhatian Hak Korban Pelanggaran HAM Berat
Pemerintah memberikan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi korban.
Politik & Hukum
路
Iklan
Presiden Jokowi Dituntut Meminta Maaf atas Pemilu Tak Demokratis
Dituding membiarkan Pemilu 2024 berlangsung penuh kecurangan, Presiden Jokowi dituntut minta maaf.
Politik & Hukum
路
Datangi Setneg, Kontras Pertanyakan Presiden soal Pengangkatan Jenderal (Hor) Prabowo
Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto dipertanyakan Kontras yang datang langsung ke Setneg.
Politik & Hukum
路
KPU Tetap Gunakan Sirekap
Dengan akses Sirekap, KPU nillai publik bisa melihat kebenaran proses rekapitulasi, tetapi ICW nilai KPU gagal terbuka.
Politik & Hukum
路
Buntut Kegaduhan Sirekap, Masyarakat Sipil Minta Transparansi Pengelolaan ke KPU
ICW dan Kontras meminta transparansi dalam perencanaan, implementasi, hingga anggaran Sirekap.
Politik & Hukum
路
Kontras: Penyidikan Kasus Polisi Tembak Nelayan di Sultra Harus Independen
Kasus penembakan nelayan harus diselesaikan terbuka dan independen, menurut Kontras. Alasannya, dua nelayan meninggal dan ada dugaan pelanggaran HAM.
Nusantara
路
Lihat Lainnya
Iklan