Janji pemerintah mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK belum terpenuhi. Seleksi justru menimbulkan sejumlah masalah.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengingatkan PTN agar tidak menaikkan UKT terlalu tinggi, dan akan mengevaluasi PTN BH.

Dalam RDP ini juga membahas masukan mengenai pengelolaan dan manajemen pertandingan sepakbola pasca Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pemerintah Kota Palembang masih membutuhkan tenaga honorer. Mereka berkontribusi besar dalam memenuhi kekurangan 4.000 guru di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pemerintah dan DPR mendorong daerah yang ada di PPKM level 1, 2, dan 3 agar segera membuka pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menegakkan protokol kesehatan.

Percepatan vaksinasi pada anak, guru, dan tenaga kependidikan sangat urgen untuk menjamin keamanan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah.

Komitmen penganggaran untuk guru PPPK dari pemerintah pusat yang hanya lisan memunculkan polemik. Selain belum memberikan jaminan bagi daerah, keseriusan pemerintah pusat menyelesaikan masalah guru honorer dipertanyakan.

Tanpa ada terobosan-terobosan, perekrutan satu juta guru PPPK tidak akan menyelesaikan masalah guru honorer. Terobosan kebijakan sangat dimungkinkan jika ada keberpihakan kepada mereka.