Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
komisi kebenaran dan rekonsiliasi
Korupsi bantuan untuk korban konflik dan eks kombatan menjadi ironi karena mereka bertubi-tubi menjadi korban.
Bagikan
Dugaan Korupsi di BRA dan Pengabaian Korban Konflik Aceh
Korupsi bantuan untuk korban konflik dan eks kombatan menjadi ironi karena mereka bertubi-tubi menjadi korban.
Nusantara
路
Silaturahmi Patriot Indonesia demi Merawat dan Meluruskan Sejarah Bangsa
Kelompok Patriot Indonesia bersilaturahmi secara berkala dalam ikhtiar mereka merawat dan meluruskan sejarah bangsa.
Politik & Hukum
路
Konflik Papua dan Tanggung Jawab Intelektual
Kaum intelektual harus berperan dalam perumusan kebijakan srategis di Papua, seperti pembentukan KKR hingga bersolidaritas dengan massa untuk mendesak pemerintah dalam penyelesaian konflik Papua.
Opini
路
Melawan Lupa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara menyatakan pengakuan dan penyesalan atas 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Harapannya, sebelum presiden baru terpilih penyelesaiannya dapat segera dituntaskan.
Opini
路
Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu Dikhawatirkan Mempertebal Impunitas
Argumen bahwa Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu yang dibentuk melalui Keputusan Presiden, tak akan menutup peluang penyelesaian melalui jalur yudisial, dianggap hanya retorika.
Politik & Hukum
路
Iklan
Masih Ada Waktu
Waktu 3,5 tahun cukup bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma鈥檙uf Amin untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.
Opini
路
Menjernihkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Untuk menuju penyelesaian yang komprehensif, sistematis, dan tuntas, lembaga-lembaga negara pemangku kepentingan perlu segera menyusun dan menyepakati peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.
Opini
路
DPR Dorong Penyelesaian Non-Yudisial
DPR mendorong Komnas HAM mencari terobosan penyelesaian non yudisial, dan tak hanya pada jalur yudisial. Hal itu karena penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dinilai tak memadai karena banyak saksi yang meninggal.
Politik & Hukum
路
Konflik Masa Lalu, Pelajaran Hari Ini
Peristiwa kekerasan pada masa konflik memang harus diketahui generasi penerus agar mereka tahu betapa konflik menyengsarakan. Dengan demikian, mereka sadar untuk merawat perdamaian.
Nusantara
路
Menjawab Harapan Rakyat
HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng. HAM harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan.
Opini
路
Lihat Lainnya
Iklan