Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, pada Senin (12/12/2022) menyebut substansi KUHP yang baru perlu dipahami semua pihak karena di dalamnya termuat penjelasan pasal tertentu.

Pemerintah menjelaskan soal KUHP baru kepada media asing. Pemerintah juga memanggil perwakilan PBB di Indonesia yang sebelumnya mengkritik sejumlah pasal dalam KUHP.

Larangan kohabitasi dipandang tetap perlu diatur di dalam RKUHP. Namun, hal itu perlu dirumuskan secara tepat. Salah satunya agar tak mendorong masyarakat melakukan pernikahan siri.

Kohabitasi atau tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan yang tidak sah menurut hukum negara maupun agama, menuai beragam respon. Terutama di Indonesia, dimana pernikahan menjadi satu hal yang sakral.