Keputusan tak memilih satu pun kandidat perempuan sebagai anggota KPU Sumbar periode 2023-2028 dinilai sebagai kemunduran.

Afirmasi bagi perempuan diperlukan untuk mendorong keterwakilan mereka minimal 30 persen di lembaga penyelenggara pemilu. Keterwakilan minimal 30 persen tersebut mesti diatur dalam regulasi.

Dari 24 calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, hanya ada tujuh perempuan. Mereka akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR pada 14-16 Februari.