Keterbukaan informasi bisa membantu masyarakat memantau dan mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wakil Koordinator ICW Siti Juliantari menyatakan, hal itu dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah korupsi.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta diwarnai ”walk out” dan penolakan dari empat fraksi. Penolakan terjadi karena empat fraksi berpandangan Pemprov DKI tidak transparan dalam hal data kepada DPRD.

Pemerintah Provinsi Jateng mengumumkan penambahan 26 kasus baru Covid-19 di Kota Tegal, Kamis (6/8/2020). Angka ini didapatkan dari tes yang langsung dilakukan Dinas Kesehatan Jateng. Pemkot Tegal belum mau berkomentar.

Selama masa pandemi, setiap daerah tidak boleh menyembunyikan data atau dengan sengaja tidak melakukan tes Covid-19 dengan tujuan angka kasus rendah. Hal tersebut berbahaya dan bisa berakibat fatal.

Pemerintah membuka data minyak dan gas bumi melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 7/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. Keterbukaan akses data ini diharapkan dapat mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta lima kementerian lain bersepakat menandatangani nota kesepahaman atas penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat.