Pandemi berdampak pada seluruh sektor kehidupan. Meski berat dan penuh luka, tidak ada jalan lain yang bisa kita lakukan selain beradaptasi dengan menjalani pola kehidupan baru.

Menghadapi dampak Covid-19, pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK menerbitkan beragam kebijakan fiskal, moneter, dan pengaturan jasa keuangan. Kebijakan strategis itu diambil untuk mendukung upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Geliat indikator-indikator awal mungkin tidak dapat mencegah pertumbuhan negatif pada triwulan II-2020, tetapi diharapkan cukup untuk membangun momentum pemulihan di triwulan III dan IV guna meminimalkan resesi.

Ekspresi dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengendalian pandemi relatif lebih tinggi disampaikan kalangan menengah. Di balik pesimisme yang ditonjolkan, kalangan ini justru yang adaptif.

Meskipun pilkada tak lagi disebut “pesta demokrasi” dalam arti sebagai momen euforia dan kemeriahan perayaan yang melibatkan banyak orang, namun, kualitas dan legitimasi pilkada tetap harus dijaga bersama.

Diizinkan beroperasinya kembali sejumlah sektor usaha di DKI Jakarta berdampak pada meningkatnya mobilitas warga. Keramaian terlihat di beberapa titik tempat umum. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan.

Tidak semua pelaku usaha mampu menyediakan fasilitas transportasi bagi karyawannya di tengah tuntutan menjalankan protokol kesehatan di era normal baru. Imbauan menyediakan fasilitas itu menjadi tantangan tersediri.

Era normal baru diharapkan dapat memulihkan permintaan dan harga sejumlah komoditas pertanian di tingkat petani. Pembatasan sosial berskala besar menekan permintaan dan harga sejumlah komoditas dua bulan terakhir.