Fenomena masyarakat yang mengkritisi gaya hidup mewah dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara melalui media sosial memperlihatkan ekspresi ketidakpercayaan pada lembaga formal.

Langkah politik diperlukan untuk menangkap ”badai” kejengkelan sosial agar tak berubah menjadi bahaya.

Sebagai instrumen pelacakan, LHKPN belum mampu menelusuri kekayaan tertentu yang tak dilaporkan, apalagi aset dan liabilitas lain yang disamarkan. Perlu terobosan hukum dengan mengatur delik illicit enrichment dalam UU.