Di tengah banjir informasi yang sering kali disusupi kabar bohong dan tidak terverifikasi, masyarakat mulai mempertimbangkan data statistik sebagai rujukan.

Implementasi fasilitas pusat data nasional diharapkan bisa mengefisienkan anggaran belanja server tiap instansi pemerintahan mulai dari tingkat kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.

Masih ada sejumlah persoalan yang perlu diatasi untuk mengimplementasikan kebijakan satu data nasional. Hal ini juga tecermin pada pengelolaan data usaha mikro, kecil, dan menengah di instansi pemerintah.