Implementasi Satu Data Nasional Terkait UMKM Masih Penuh Tantangan

Masih ada sejumlah persoalan yang perlu diatasi untuk mengimplementasikan kebijakan satu data nasional. Hal ini juga tecermin pada pengelolaan data usaha mikro, kecil, dan menengah di instansi pemerintah.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Pengunjung melihat produk makanan dalam kegiatan Sharia Fair melalui pameran UMKM dan Pondok Pesantren di Atrium Duta Mall, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (23/7/2021). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel menggelar Sharia Fair pada 23-24 Juli 2021 dalam rangka menyemarakkan kegiatan ”Road to Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Kawasan Timur Indonesia 2021”.

JAKARTA, KOMPAS — Data dan aplikasi penghasil data yang tersebar pada instansi kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah belum saling terhubung. Ini mengakibatkan inefisiensi, redudansi (penyimpanan berulang), dan menyulitkan pengambilan kebijakan.

Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufik Hanafi menyampaikan, hal tersebut sebagai salah satu tantangan nyata dalam implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.